Duh, Sekitar 98 UU Bertentangan Dengan Peraturan di Bawahnya

BeritaPrima.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menemukan sekira 98 undang-undang yang dianggap bermasalah karena berpotensi bertentangan dengan regulasi pelaksanaan seperti peraturan pemerintah (PP) atau keputusan menteri. Pemerintah diminta membenahi masalah ini.

“Peraturan pemerintah dan keputusan menteri itu dulu yang harus dibenarkan, karena masih banyak yang bertentangan,” ujar Anggota Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas dalam diskusi ‘Meninjau Perda Inkonstitusional dan Mewujudkan Pemerintahan Bersih’ di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2016).

Supratman yang juga anggota Komisi III DPR mencontohkan, Undang-Undang Minerba yang mengatur larangan ekspor material dan bahan baku, justru berbenturan dengan keputusan menteri terkait yang malah memperbolehkan ekspor. Alhasil, PT Freeport dan Newmont hingga kini masih mengekspor bahan mentah.

“Freeport dan Newmont tetap melakukan ekspor. Ini artinya pemerintah pusat tidak konsisten,” sambungnya.

Sementara dari sisi hirarki, disebutkan bahwa aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Politikus Partai Gerindra itu pun meminta agar pemerintah bertanggung jawab.

“Kenapa tidak di atas yang dibenahi lebih dulu yang punya implikasi besar? Presiden harus bertanggung jawab berkaitan dengan 98 undang-undang yang berpotensi bertentangan,” tandasnya. (dik)