Ini Harapan Jokowi Terhadap UU Pilkada Yang Baru

IndoElection.com, Jakarta - DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung berharap, agar UU tersebut bersifat permanen dan tidak tambal sulam untuk kemudian terus direvisi.

“Presiden Jokowi kasih arahan, harapannya UU Pilkada yang baru yang akan diketok bisa berdurasi panjang. Tidak setiap akan pilkada ada UU baru,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/6/2016).

Pramono juga mengapresiasi, akhirnya anggota DPR legowo dengan mengikuti aturan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan, anggota DPR, DPRD, dan DPD harus mundur jika ikut berpartisipasi di Pilkada.

“Bagaimanapun kita menghormati MK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga berpandangan tidak perlu adanya perubahan terhadap calon independen mengenai batas dukungan untuk bisa mencalonkan diri di Pilkada. Karena kata dia, pemerintah tetap pada posisinya dengan mempertahankan mekanisme pada peraturan tersebut.

“Yang ada ini dipertahankan, termasuk yang independen tidak dinaikkan,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU terhadap perubahan kedua Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan setelah peserta rapat paripurna menyetujui RUU yang dibacakan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman. (dik)