Hadi Poernomo Bantah Takut Kalah Dari KPK
Tersangka korupsi Hadi Poernomo
BeritaPrima, Jakarta - Mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, mencabut gugatan praperadilannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengacara Hadi, Maqdir Ismail mengatakan, pencabutan gugatan ini bukan karena ditolaknya praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali.
“Tidak ada soal takut kalah. Tidak, tidak. Kami kan dari awal lebih dulu yang mengajukan gugatan ini,” kata Maqdir, saat ditemui di PN Jaksel, Senin (13/4/2015).
Sebelumnya, Hadi mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan (SKPN PPh) BCA.
Saat ditanya alasan pencabutan gugatan, Maqdir enggan membeberkanya. Ia juga tak mau menjawab saat ditanya kemungkinan mengajukan gugatan praperadilan baru. Menurut dia, kliennya masih menunggu perkembangan pemeriksaan kasusnya ke depan. “Pak Hadi hanya minta untuk dicabut saja,” kata dia.
Dalam kasus yang menjeratnya, Hadi selaku Dirjen Pajak diduga mengubah telaah Direktur Pajak Penghasilan mengenai keberatan surat ketetapan pajak nihil pajak penghasilan (SKPN PPh) BCA. Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait non-performance loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPh Ditjen Pajak.
Setelah penelaahan, diterbitkan surat pengantar risalah keberatan dari Direktur PPh pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak. Namun, satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA, 18 Juli 2004, Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan agar Direktur PPh mengubah kesimpulan, yaitu dari semula menyatakan menolak diganti menjadi menerima semua keberatan.
Hadi kemudian mengeluarkan surat keputusan Dirjen Pajak yang memutuskan untuk menerima semua keberatan wajib pajak sehingga tidak ada cukup waktu bagi Direktur PPH untuk memberikan tanggapan atas kesimpulan yang berbeda itu. Atas penerimaan keberatan itu, negara dirugikan senilai Rp 375 miliar
(Aditya Sanjaya)
