Jusuf Kalla Pertanyakan Tuntutan Pemecatan Jaksa Agung
BeritaPrima.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan munculnya rumor pencopotan M Prasetyo dari jabatan Jaksa Agung. Menurut Kalla, pencopotan seseorang sebagai Jaksa Agung harus berdasarkan alasan yang jelas.
Kalla menilai bahwa Presiden tidak bisa mencopot seorang Jaksa Agung hanya berdasarkan rumor miring terkait pemangku jabatan tersebut.
“Ya tentu kan setiap diganti ada dasarnya. Dasarnya apa? Kita tidak boleh mengganti hanya rumor-rumor saja,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).
Kalla menanggapi desakan sejumlah lembaga swadaya yang meminta Presiden mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo. Mereka mengkritisi latar belakang Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem.
Latar belakang politik Prasetyo ini membuat sejumlah LSM meragukan independensi yang bersangkutan.
Terkait desakan ini, Wapres juga menilai tak ada yang salah dengan latar belakang Prasetyo yang pernah aktif di Partai Nasdem. Menurut dia, tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa seorang Presiden dilarang mengangkat Jaksa Agung yang berasal dari partai politik.
“Masak iya presiden boleh punya partai, (tetapi) Jaksa Agung haram? kan enggak juga,” ucap Kalla.
Sejauh ini, menurut dia, belum ada perbincangan di internal pemerintah mengenai rencana penggantian Jaksa Agung. “Tidak sama sekali,” kata dia.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar sebelumnya mengatakan, selama hampir setahun menjabat Prasetyo tidak menunjukkan kemampuannya untuk memimpin lembaga penegak hukum itu.
Menurut Haris, selama menjalani perannya jadi Jaksa Agung, Prasetyo justru banyak menciptakan blunder. Misalnya, saat Prasetyo tidak mampu menghentikan kriminalisasi terhadap dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Menurut dia, abainya sikap Prasetyo tersebut justru menimbulkan semakin banyak kegaduhan.
Selain itu, Prasetyo juga dianggap membuat gaduh dengan adanya eksekusi mati yang dibagi dalam beberapa gelombang. Menurut Haris, Prasetyo justru merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia yang banyak menentang hukuman mati. (feb)
