BeritaPrima.com Bicara Fakta
BeritaPrima.com, Jakarta - Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, TNI, BNN, dan Polri memang berhak melaporkan Koordinator Kontras Haris Azhar ke polisi atas sangkaan pencemaran nama baik institusi.
Namun, jika melihat fakta, kata dia, oknum aparat yang terlibat kasus narkotika memang sudah banyak. Mereka terlibat sebagai pengguna maupun peredaran.
“Seperti di Tanjung Balai Karimun dulu ya itu faktanya ada, di Bandung ada, di Medan ada, di Pontianak ada,” kata Bambang saat dihubungi, Kamis (4/8/2016).
“Artinya, kalau melihat indikator ada kaitannya dengan aparat, maka kemungkinan-kemungkinan ada aparat yang bermain itu ada, karena faktanya ada,” tambah pensiunan perwira menengah Polri itu.
Dengan demikian, lanjut Bambang, maka seharusnya Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada pimpinan lembaga tersebut untuk lebih tegas menindak oknum yang terlibat.
Selain itu, Jokowi juga membentuk satu mekanisme penyelidikan ke dalam internal lembaga-lembaga yang diduga terlibat. Penyelidikan perlu melibatkan pihak eksternal.
“Presiden bisa menunjuk BIN untuk menyelidiki. Nantinya BIN melaporkan kepada Presiden. BIN kan punya alat yang canggih untuk menyelidiki,” kata dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai, informasi yang disampaikan Haris Azhar soal Freddy Budiman harus dijadikan masukan bagi aparat untuk berbenah diri.