BeritaPrima.com Bicara Fakta
BeritaPrima.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan, bahwa pihaknya masih mendalami dan meneliti diskresi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait kontribusi tambahan yang dikenakan kepada pengembang proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
“Kita hari ini belum bisa mengatakan ini benar atau salah, kita teliti dulu,” ujar Agus di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/9/2016).
Ahok diketahui mengeluarkan diskersi terkait tambahan kontribusi kepada para pengembang reklamasi. Perusahaan yang sudah membayar tambahan kontribusinya adalah PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group.
Padahal, aturan pembayaran tambahan kontribusi yang masuk dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) belum rampung dibahas. Dengan kata lain, tambahan kontribusinya tak memiliki dasar hukum.
Karena itu, Agus menilai diskresi yang diambil setiap kepala daerah tentu harus melihat kondisi yang mendesak dan mengharuskan ada keputusan yang segera diambil.
“Kalau ada peraturannya kan tidak boleh diskresi. Kalau ada peraturan kemudian kondisinya yang memungkinkan dia harus melakukan diskresi, dilihat dulu,” tegas dia.
Seperti diketahui, ada beberapa pengembang reklamasi yang telah membayar tambahan kontribusi kepada Pemprov DKI. Namun pembayaran ini bukan berupa uang, melainkan dalam bentuk infrastruktur.
Hal ini seperti yang dilakukan Agung Podomoro dan Agung Sedayu yang membayarkan tambahan kontribusi dalam bentuk pembangunan rumah susun (rusun) di Daan Mogot. Selain itu, ada pengembang yang membayar tambahan kontribusi dengan menormalisasi Waduk Pluit. (dik)