BeritaPrima.com Bicara Fakta
Muncul usulan agar masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) dibatasi hanya untuk dua atau tiga periode kepengurusan saja. Usulan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, itu dinilai untuk membuat kondisi suatu parpol menjadi sehat.
Usul tersebut segera didukung oleh Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Siti mengaku sependapat dengan Jimly.
“Bagus, itu persyaratan partai modern. Partai modern itu partai yang benar-benar profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan persyaratan itu sebagai organisasi besar harus menjadi partai kader,” ujar Siti di tempat yang sama.
Siti berpendapat, kaderisasi itu harus berjalan sedemikian rupa. Misalnya, melalui promosi-promosi kader yang tidak hanya di internal, tapi juga eksternal, seperti pejabat publik dan lainnya.
“Makanya di internal sendiri, parpol itu harus menjadi semacam showroom yang mampu mendemonstrasikan bahwa ini adalah rumah demokrasi,” kata Siti.
Siti mengungkapkan bahwa di negara berkembang seperti Indonesia seorang ketua umum itu biasanya diasoasikan sebagai manajer sekaligus pemersatu partai. Karena itu, jika seorang ketua umum terlalu lama menjabat, Siti menilai tak bagus juga.
“Kalaupun cuma dua kali, tidak terus menerus begitu (bagus). Kalau untuk sosok yang bisa mempersatukan tadi jadikan saja ketua dewan pembina atau ketua dewan pertimbangan. Orang Indonesia itu butuh sosok pemerhati. Tidak ada masalah menurut saya,” terang Siti.
Untuk itu, kaderisasi parpol menurut Siti tak boleh berhenti, agar partai bisa move on dengan dipimpin oleh anak-anak muda. Apalagi kata dia, sudah menjadi hukum alam bahwa organisasi itu harus ada regenerasi.
“Hukum alam ya sudah berikan kesempatan itu seluas-luasnya. Makanya kaderiasi itu jangan mampet, mampet itu yang bikin partai tidak move on, stuck begitu. Kita harapkan partai itu move on. Dia bisa mengalir begitu dengan darah orang-orang muda, terus diberikan kesempatan dan lain sebagainya,” ujar Siti.