Eks Gubernur PTIK: Waspadai Perwira-perwira Oportunis!
BeritaPrima, Jakarta - Perpecahan di tubuh elit Polri nampaknya bukan sekedar wacana. Meski para elit Mabes Polri selalu membantah isu perpecahan, namun faktanya sangat banyak komentar dari mantan petinggi Polri yang terang benderang menyatakan adanya konflik elit Polri di balik kisruh KPK-Polri saat ini.
Dalam situasi seperti ini, Mantan Gubernur PTIK, Irjen Pol Farouk Muhammad, menyarankan agar para elit Polri melepaskan kepentingannya masing-masing dan menyerahkannya kepada Presiden Jokowi selaku pemilik kewenangan.
“Presiden yang paling berkepentingan dan memiliki otoritas penuh untuk memilih pembantunya, karena pada akhirnya Presiden sebagai kepala negaralah yang mempertanggungjawabkan secara administratif dan politis kinerja institusi Polri,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad dalam keterangan tertulisnya, Jumat 6 Februari 2015.
Sesuai ketentuan, dalam pasal 11 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Maka pelibatan DPR hanya menjadi prasyarat bagi Presiden dalam pengambilan keputusan terhadap calon Kapolri.
“Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa yang dimaksud “dengan persetujuan …” adalah “setelah mendapat persetujuan …” DPR. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa walaupun sudah ada persetujuan DPR, pengangkatan Kapolri belum dilakukan oleh Presiden,” kata Farouk.
“Karena itu, jikapun Presiden mengajukan lagi calon Kapolri yang baru selain Budi Gunawan dengan alasan telah ditetapkan sebagai tersangka KPK sebenarnya sah-sah saja,” tambahnya.
Sebab itu, ia berharap mengingat kepolisian kerap dijadikan rebutan kekuasaan. Maka besar kemungkinan ada peluang kepolisian mudah disalahgunakan secara tersamar untuk kepentingan politik, di balik otoritasnya yang legal.
“Apabila manuver politik terus dilakukan, saya khawatir, Polri akan dikomandoi oleh pemain-pemain politik, soliditas internal akan porak-poranda dan perwira-perwira oportunis dalam tubuh Polri akan ikut bermain politik, sehingga pada akhirnya kita akan mengadopsi the political model of policing,” beber Farouk. (Didik Supriyatno)
