Sutiyoso: Undangan Uji Kelayakan Belum Ada, Tapi Saya Sangat Siap
Calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, mengaku sudah sangat siap menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
BeritaPrima, Jakarta - Calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, mengaku sudah sangat siap menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, Dewan sejauh ini belum menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan itu.
“Undangan fit and proper test memang belum ada. Mungkin minggu depan. Tapi, sejauh ini saya sangat siap hadapi itu (fit and proper test), dan Insya Allah saya optimis,” katanya ditemui dalam rapat pleno Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta pada Sabtu, 13 Januari 2105.
Sutiyoso berkomitmen segera mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PKPI setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR dan dikukuhkan sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Kepala BIN berbeda dengan prosedur serupa terhadap calon Panglima TNI. Mekanisme itu akan menggunakan norma baru yang membolehkan DPR memberikan pertimbangan.
“Memang untuk Kepala BIN, pengaturannya itu menggunakan norma baru, yaitu DPR memberikan pertimbangan. Dengan demikian tetap Presiden mengajukan satu calon,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pertimbangan DPR kepada Presiden atas calon Kepala BIN sesuai Undang undang intelijen. Sedangkan Undang Undang TNI tahun 2004 mengatur lebih spesifik.
“Misalnya, kalau DPR tidak setuju, maka Presiden mengajukan pengganti,” katanya.
Komisi I DPR terbuka menerima masukan dari semua pihak untuk bahan pertimbangan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan. Namun, DPR belum bisa memastikan untuk melibatkan lembaga lain, seperti Komnas HAM dan KPK dalam uji kelayakan dan kepatutan.
Presiden Joko Widodo menunjuk Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN untuk menggantikan Marciano Norman. Presiden telah menyerahkan nama Sutiyoso kepada DPR pada 9 Juni 2015.
Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kepala BIN adalah amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Namun prosedur itu baru kali pertama diterapkan dan Sutiyoso bakal menjadi Kepala pertama BIN yang diuji DPR.
Nama Sutiyoso hampir tak pernah disebut sebagai kandidat pemimpin dinas rahasia negara itu. Soalnya sedari awal Jokowi menjabat Presiden, ada tiga nama calon yang populer diberitakan media massa, yaitu Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin (mantan Wakil Menteri Pertahanan), Jenderal (Purn) Fachrul Razi (mantan Wakil Panglima TNI), dan Asad Said Ali (mantan Wakil Kepala BIN).
Belakangan bahkan terdengar sayup-sayup nama Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma masuk juga daftar nominasi.
Ada alasan pembenar kalau Ian disebut kandidat kuat, karena dia pernah menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Ian adalah putra pahlawan nasional Abdul Halim Perdanakusuma, petinggi Angkatan Udara yang dikenal dekat dengan Soekarno.
Tetapi, Presiden malah memilih Sutiyoso. Dia adalah pensiunan militer Angkatan Darat. Pangkat terakhirnya letnan jenderal dan menjabat Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya pada 1996-1997. Dia pernah juga menjabat Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 1992-1993.
Sutiyoso berpengalaman dalam bidang intelijen militer meski tak pernah berkarier di BIN. Kemampuan intelijennya dikritik sudah kedaluwarsa karena paradigma intelijen sudah jauh berubah dibanding pada masa dia masih tentara aktif. (dik)
