Agung Sebut Tak ada Calon Lain di Golkar
Aburizal Bakrie (Kiri) dan Agung Laksono (Kanan) saat masih akur di kepengurusan DPP Partai Golkar
BeritaPrima, Jakarta - Perseteruan internal di partai Golkar tak kunjung usai. Kubu Agung laksono yang kini tengah berjuang melalui Mahkamah Partai Golkartetap ngotot bahwa pihaknya lah yang sah.
Sebagaimana diketahui, gugatan yang diajukan Kubu Agung ke pengadilan negeri akhirnya ditolak. Kini Mahakamah Partai Golkar ditempuh oleh Kubu Agung agar bisa menjadi solusi yang damai. Semua konflik ini bermuara pada masalah untuk mencari satu nama yang cocok menjadi ketua umum partai berlambang beringin tersebut.
Belakangan, perundingan antara kubu Ical dan kubu Agung semakin melebar. Hal ini ditenggarai adanya pihak lain yang menginginkan agar dua tokoh itu sebaiknya mundur dari pencalonan ketua umum. Solusinya, mereka harus mengajukan nama lain yang dianggap cocok untuk menjadi pemimpin partai.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol tidak sependapat. “Semua ketua umum harus lahir dari Munas. Sulit mencari dasar hukumnya. Kalau enggak ARB (Aburizal Bakrie), saya,” kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, (20/2/2015).
Meski demikian, Agung Laksono berharap pihaknya yang dapat menduduki posisi tersebut. Karena, kubu Ical, dinilai memiliki kepempinan yang tidak demokratis, juga hasil Munas versi Ical yang berlangsung di Bali. “Masa panitia Munas mengarahkan untuk dukung calon tertentu. Kan dia itu, seperti KPU atau Bawaslu. Kalau dia tim sukses, wajar. Tapi kan, ini tidak,” tukas dia, menyindir Ketua SC Munas Bali Nurdin Halid.
Saat ini, kubu Agung tengah berjuang melalui Mahkamah Partai Golkar. Kubu Agung sebagai pihak pemohon, lantaran PN Jakarta Pusat, mengembalikan ke internal partai. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sebagai pihak termohon, Aburizal Bakrie tidak hadir dalam dua sidang pertama.
Mantan Menkokesra ini, berharap dalam sidang Rabu pekan depan, Ical dapat hadir langsung. Dia juga mengaku sudah letih dengan pertikaian yang memuncak pasca Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada akhir November 2014 lalu. “Kan tidak bisa diwakilkan siapapun, dari penasehat hukum eksternal. Tapi kalau masih kader tidak apa-apa,” ungkap dia.
(Ichsan Husyaifi)
