Datangi Istana, Lima Gubernur Kalimantan Tagih Janji Jokowi
Gubernur Kalimanatan Tengah Agustin Teras Narang
BeritaPrima, Jakarta - Sebanyak lima Gubernur dari wilayah Kalimantan menghadap Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/4/2015). Mereka menagih janji percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalimantan.
Semua kepala daerah yang mengatasnamakan Forum Kerja Sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) ini meminta Presiden merealisasikan janjinya.
“Kami ingin ada percepatan, terutama infrastruktur dan menyangkut konektivitas antara satu provinsi dengan provinsi lain. Masalah lelang jangan sampai terlambat hanya karena proses admin sehingga APBN di daerah terhambat,” ujar Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang seusai pertemuan.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan meminta agar pembangunan di Kalimantan tak dinomorduakan. Menurut dia, Kalimantan kaya akan sumber daya alam. Namun, seluruh kekayaan itu tidak justru menyejahterakan warga Kalimantan.
“(Daerah) kami selalu langka BBM dan selalu mahal, sedangkan kami adalah penghasil. Kami tak ingin terjadi lagi kami daerah penghasil tetapi langka bagi masyarakat kami. Kami ingin keadilan dan percepatan dan dengan keberadaan forum ini forum lima gubernur bisa memberi kenyataan, bukan hanya PHP, pemberi harapan palsu,” kata Rudy.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk menekankan masalah perbatasan. Dia menyebutkan ada 10 desa di wilayahnya yang ingin bergabung ke Malaysia karena merasa tidak terikat dengan Indonesia.
Untuk mempertahankan desa-desa itu, Awang mengungkapkan, pemda akhirnya membangun bandara.
Menurut Awang, perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan masih kurang. Hal ini terlihat dari mahalnya harga BBM di sana lantaran keterbelakangan infrastruktur. Hanya ada TNI yang hadir di tengah masyarakat perbatasan itu.
Demikian pula dengan proyek kereta api. Awang menyebutkan pemerintah provinsi sudah menyiapkan lahan yang menunggu digarap pemerintah pusat. Kalimantan Timur, lanjut dia, juga siap menghentikan ekspor CPO ke luar negeri.
“Saya minta Bapak Presiden mengeluarkan instruksi. Yang paling penting sekarang adalah realisasinya, bukan janji,” kata Awang.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis juga mempersoalkan masalah perbatasan. Menurut dia, pembangunan infrastruktur di wilayah itu sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian dilanjutkan dengan Presiden Jokowi.
“Pembangunan sudah dilakukan dan semua menjadi tanggung jawab pemerintah nasional, bukan daerah,” ungkap Cornelis.
Terakhir, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menagih janji Jokowi untuk menjadikan Sebatik sebagai kota otonomi baru. Saat ini, pembentukan Kota Sebatik secara administrasi sudah ada di Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Kalimantan Utara juga meminta agar pemerintah menata pendidikan dan mengadakan listrik untuk seluruh wilayah.
Atas semua usulan dari para gubernur itu, Presiden Jokowi menyatakan akan mengecek ke lapangan. Presiden akan memantau kelanjutan dari program-program yang ditagih oleh para gubernur dan wakil gubernur itu.
(Aditya Sanjaya)
