Dilema Partai Golkar Pasca Putusan MA
BeritaPrima.com, Jakarta – Partai Golkar ada dalam dilema baru. Mereka telah sepakat menggelar Musyawarah Nasional untuk menyatukan dua kubu yang berselisih. Namun kemudian muncul putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Munas Bali.
|
Pilihan Redaksi
|
Meski demikian, tokoh senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari meyakini bahwa komitmen rekonsiliasi akan mengalahkan legal formalistik yaitu keputusan MA yang mensahkan Munas Bali untuk melanjutkan kepengurusan Partai Golkar hingga 2019.
“Satu tahun konflik itu sendiri merupakan suatu ironi bagi partai besar yang berpengalaman seperti Golkar,” kata Hajriyanto dalam Yellow forum diskusi publik “Menggagas Profil Kepemimpinan Baru Partai Golkar-Harapan dan Realitas,” di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Maret 2016.
Menurut mantan Wakil Ketua MPR itu, seharusnya Golkar memiliki mekanisme sendiri menyelasaikan sehingga konflik hingga berujung pada perpecahan. Ia pun mengungkapkan setidaknya tiga kriteria ideal ketua umum partai beringin kedepan.
Pertama, ia merupakan sosok yang rekonsiliatif. Menurutnya, syarat itu mutlak.
“Karena tanpa itu maka ekses-ekses dari konflik dari satu tahun itu tidak akan dapat diatasi,” kata dia.
Kedua, ketua umum yang akan datang adalah orang yang clean and clear dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk konteks ideologis, calon-calon ketua umum yang muncul dia nilai sudah tak ada masalah.
“Ini sangat penting karena pemilu akan dilakukan serentak pada tahun 2019, mau tak mau kita harus mempersiapakan ketua umum Partai Golkar yang layak tanding dan layak jual,” ujarnya.
Hajriyanto menuturkan, pada pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, Golkar kalah karena persoalan figur. Karena itu, para pemilik suara dalam Munas mendatang harus memilih ketua umum sekaligus calon presiden untuk Pemilu 2019.
“Jika ini tidak bisa wujudkan maka dalam Munaslub yang akan datang Partai Golkar harus membuat mekanisme penentuan calon presiden, misalnya melalui konvensi,” tuturnya.
Ketiga, lanjut Hajriyanto, ketua umum ke depan harus cerdas secara politik supaya tidak terkukung dalam pilihan. Ia berpendapat, saat ini, hanya ada dua pilihan untuk Golkar yaitu menjadi oposisi atau koalisi pendukung pemerintah yang nanti mendapat bagian dari serpihan-serpihan kekuasaan.
“Cerdas juga dalam meyakinkan internal kenapa harus koalisi dan kenapa harus oposisi. Kita berharap Munaslub benar-benar berjalan. Apresiasi yang besar buat anak-anak muda yang merancang Munaslub,” demikian Hajriyanto. (dik)
