Politisi PDIP Minta Jokowi Tak Ragu Reshuffle Kabinet
Presiden Jokowi diminta segera merombak kabinetnya, khususnya bidang ekonomi.
BeritaPrima, Jakarta - Politikus PDIP Masinton Pasaribu mendesak Presiden Joko Widodo agar tak ragu-ragu lagi merombak kabinet. Sebab, kinerja kabinet terutama bidang ekonomi tak dapat menjalankan program nawa cita yang dicanangkan presiden.
“Presiden Jokowi mestinya segera mengevaluasi kabinet, terutama tim ekonomi. Presiden tidak perlu ragu mereshuffle menterinya yang mengeluarkan kebijakan tidak pro rakyat,” kata Masinton Pasaribu saat dihubungi, Selasa 28 April 2015.
Masinton menyoroti kebijakan berkaitan dengan bahan bakar minyak yang berkaitan dengan rakyat. “Apa pun kenaikan BBM akan berimplikasi kepada kehidupan rakyat. Maka, presiden tidak perlu ragu mereshufflenya,” kata Masinton.
Menurut dia, kenaikan BBM atas dasar mekanisme pasar menyalahi konstitusi. Kondisi ini menjadikan harga BBM tidak stabil dan berdampak pada instabilitas ekonomi masyarakat secara langsung, di mana harga kebutuhan pokok terus naik.
“Jadi anggota kabinet yang mempersulit hidup rakyat berarti tidak sesuai dengan visi misi pemerintah. Dalam hal ini nawa cita, diganti saja itu tim ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya masa kerja menteri selama enam bulan ini sudah waktunya di evaluasi. Ia khawatir kebijakan para menteri yang membebani rakyat justru akan berdampak buruk pada Presiden, Jokowi.
“Kalau anggota kabinet sebagai pembantu presiden yang berkinerja buruk dipertahankan, apalagi tidak sesuai dengan harapan rakyat, implikasinya adalah rakyat tidak percaya pada kepemimpinan presiden, jadi apatis. Maka kalau kita sudah tahu sumber penyakitnya, maka harus segera dilakukan tindakan amputasi atau reshuffle,” katanya.
Namun ia menyerahkan semua itu kepada presiden. Sebab, reshuffle merupakan hak preogatif presiden.”Reshuffle kan sesuai dengan kebutuhan,” kata anggota komisi III DPR RI ini.
Sementara itu Menteri BUMN, Rini Soemarno memilih irit bicara ketika ditanya soal reshuffle kabinet. Rini tidak mau berkomentar banyak terkait isu reshuffle. Menurut dia, perombakan kabinet adalah wewenang Jokowi sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif.
“Itu adalah kewenangan Presiden. Jadi, tolong tanya Presiden,” kata mantan menteri perindustrian dan perdagangan itu di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Seperti diketahui, beberapa survei opini publik menunjukkan bahwa masyarakat kecewa dengan kinerja menteri jokowi. Misalnya, hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa 48,5 persen masyarkat Indonesia tidak puas dengan kinerja Jokowi, 42,7 persen kurang puas, dan 5,8 persen sangat tidak puas. Mayoritas mereka tidak puas di sektor ekonomi.
Sementara itu, beberapa menteri yang dianjurkan untuk dirombak adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said; Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro; dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Sebelumnya, Bambang pun juga mengaku pasrah kalau-kalau perombakan kabinet benar-benar terjadi. Kabar ini pun ditanggapi dingin. “Terserah,” kata dia di Jakarta. (feb)
