Tolak Akui Kubu Agung, Pimpinan DPR Tunggu Keputusan Pengadilan
Ketua DPR RI Setya Novanto (kanan) ketika terpilih menjadi pimpinan DPR dalam sidang paripurna tahun lalu. (Foto: BeritaPrima/dok)
BeritaPrima, Jakarta — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk tidak memproses surat kepengurusan fraksi dari kedua kubu Partai Golkar. Keputusan akan diambil apabila sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/3/2015). “Pimpinan tidak akan proses surat dari kedua kubu. Tunggulah proses pengadilan yang sedang berlangsung. Kami anggap yang sah sekarang ini pimpinan fraksi dengan ketua Ade Komaruddin dan sekretaris Bambang Soesatyo,” kata Fahri.
Kemarin, Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta mengirimkan surat perombakan kepengurusan fraksi ke DPR. Surat yang masuk pada pukul 11.00 itu tidak jadi dibacakan pada rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga.
Kubu Golkar hasil Munas Bali juga mengirimkan surat yang isinya menegaskan struktur kepengurusan fraksi yang berlaku saat ini. Surat itu lebih dulu masuk ke Sekretariat Jenderal DPR, Kamis (20/3).
“Jangan tergesa-gesa, ini negara hukum. Ada aturan yang harus ditaati. Kami masih mau menjaga wibawa pimpinan dan lembaga DPR,” kata Fahri menyikapi surat dari kedua kubu.
Fahri membandingkan sikap kubu Golkar hasil Munas Jakarta dengan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz. “Waktu dengan PPP juga begitu. Meski kubu Djan Faridz menang, kami tidak proses administrasi fraksinya karena masih berkonflik. Padahal, mereka sudah menang bertubi-tubi di Mahkamah Partai dan PTUN. Golkar pun harus diperlakukan sama,” kata Fahri.
Kendati demikian, kedua kubu Partai Golkar tetap memproses penggantian kepengurusan Fraksi Partai Golkar di DPR dan MPR. Kubu Golkar hasil Munas Bali, misalnya, akan mengganti anggota dan pimpinan fraksi serta alat kelengkapan Dewan di DPR dan MPR. Salah satu yang sudah pasti diganti adalah Wakil Ketua MPR Mahyudin.
“Mereka yang kami ganti diduga resmi bergabung dengan kubu Golkar hasil Munas Jakarta,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar versi Munas Bali Ade Komaruddin.
Ade khawatir, kinerja Fraksi Partai Golkar di DPR akan terganggu karena internal fraksi sudah tidak solid dan terbelah. “Kami mengganti struktur kepemimpinan ini demi efektivitas kinerja fraksi dan AKD di DPR. Kekompakan dan persatuan itu penting dalam menjalankan roda legislatif,” kata Ade.
Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta mulai mengonsolidasikan anggota Fraksi Partai Golkar DPR. Selasa sore ini, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono akan mengumpulkan semua anggota Fraksi Partai Golkar DPR di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Rencana konsolidasi itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agus Gumiwang Kartasasmita. “Hari ini pukul 15.00, kami mengundang semua anggota F-PG untuk bersilaturahim di kantor DPP,” katanya.
Pengurus DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono berharap, semua anggota Fraksi Partai Golkar DPR akan mengikuti acara konsolidasi tersebut. Mereka juga mengajak seluruh kader, terutama anggota Fraksi Partai Golkar, untuk mengakhiri konflik karena sudah ada surat keputusan pengesahan pengurus DPP Partai Golkar dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agun Gunanjar Sudarsa menambahkan, pihaknya meyakini semua kader akan mematuhi keputusan Menkumham. “Golkar ini punya tradisi baik. Golkar adalah partai yang selalu patuh pada keputusan hukum. Jadi, otomatis semua anggota akan mengikuti keputusan pemerintah,” tuturnya.
(dik)
