SBY Sebut Menteri Jokowi ‘Biang’ Konflik Golkar Dan PPP
BeritaPrima.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir para menteri di Kabinet Kerja yang menunjukan intervensi atau keberpihakannya dalam persoalan internal partai politik (parpol). SBY pun menegaskan, bila di eranya menjadi presiden, dia bakal dengan tegas menegur menteri semacam itu.
“Andai kata seperti pemerintahan saya dulu 10 tahun saya pastikan bahwa pemerintahan yang saya pimpin, memastikan menteri-menteri tidak boleh take side di kubu manapun. Jika ada sengketa di parpol UU-nya ada, kalau dibawa ke hukum ada keputusan hukum. Ikuti aturan main. Kalau itu dijalankan dengan benar tidak harus berlarut-larut seperti ini,” ujar SBY, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (12/3/2016).
SBY yang sedang melakukan perjalanan ‘SBY Tour de Java’ di Purworejo, Jawa Tengah itu menyinggung persoalan internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tak kunjun tuntas hingga saat ini. Kata SBY, itu terjadi akibat adanya intervensi pemerintah.
Menurut SBY, persoalan dualisme partai semacam ini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Mestinya bisa dengan mudah bila diselesaikan tanpa adanya campur tangan pemerintah.
“Pemerintah dianggap ikut campur tangan, ini yang jadi pembicaraan hangat di masyarakat luas. Yang namanya konflik di tubuh partai, perpecahan, kongres atau munas tandingan, kepengurusan ganda itu bukan hal baru di Indonesia. Kerap terjadi. Tapi yang menarik seolah-olah ada intervensi, keberpihakan kekuasaan,” ujarnya.
SBY lebih menyoroti sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang berulang kali mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang kepengurusan Partai Golkar dan PPP. Pemerintah, dalam hal ini Menkumham harusnya menuntaskan sengketa kedua partai tersebut merujuk pada UU Partai Politik dengan menyerahkan penuntasan masalah partai sesuai AD/ART partai.
Bila memang pihak di partai tersebut membawa ke ranah hukum, maka domainnya hukum. Biar hukum yang menentukan siapa yang menang dan bersalah hingga ada kekuatan hukum yang tetap (incraht).
Lain hal dengan yang terjadi saat ini, sambung SBY, pemerintah justru lebih menunjukan keberpihakannya dan membuat masalah di internal partai tersebut tak pernah selesai. Padahal, sedianya sengketa dua partai tersebut bisa cepat diselesaikan dengan solusi yang tepat.
“Saya melihat karena pemerintah involve, melibatkan diri, bukan sekadar mengesahkan apa yang telah dilakukan oleh parpol tapi ikut dalam proses, sebutlah sah atau tidak sah, benar atau tida benar. Ada unsur keberpihakan. Ini yang menjadi masalah,” jelasnya.
SBY menegaskan, bahwa kekuasaan ada batasnya dan aturan di mana pemerintah tak melulu mencampuri urusan parpol. Sementara bagi para tokoh parpol lain juga harus menyikapi jika pemerintah terlalu mengintervensi urusan parpol dan ikut mencarikan solusi.
“Sebutlah (terkait) kedaulatan partai. Maka harus dilakukan koreksi bersama agar demokrasi tidak goyah, dan keadilan bisa ditegakkan. Konflik internal partai yang tampaknya berlarut-larut, berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun. Saya kok tidak nyaman ya,” katanya.
Menurut SBY, semua pihak harusnya ikut merasa bersalah bila membiarkan masalah yang mendera parpol lain berkepanjangan. Terlebih tidak menunjukan gerakan moral, empati untuk membantu menyelesaikan masalah yang mendera parpol lain.
“Kalau saya egois saya memimpin Partai Demokrat, PD di 2014 menurun drastis, saya bisa senang-senang saja kalau ada partai yang sulit konsolidasi. Tapi sebagai orang yang mencintai demokrasi dan pernah memimpin, sebenarnya itu tidak patut terjadi. Negara harus bertanggung jawab,” katanya.
SBY pun mengingatkan pemerintah agar bisa lebih bijaksana dalam menangani persoalan di internal Partai Golkar dan PPP. Pesan tersebut ditorehkan SBY dengan harapan yang besar terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Apalagi, SBY sangat menginginkan Presiden Jokowi mengemban tugasnya dengan baik. Sehingga ada fairness atau yang biasa disebut fairplay pad pilkada 2017 dan pemilu 2019.
“Saya punya keyakinan pemimpin kita, Presiden Jokowi juga mestinya menghendaki demokrasinya hidup, kedaulatan partai dihormati. Kalau ada sengketa bisa diselesaikan dengan baik, pemerintah jadi fasilitator,” ujar SBY.
Diketahui, saat ini internal Partai Golkar tengah didera konflik kepengurusan, kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Begitu juga dengan PPP terjadi dualisme antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy (Romi). Proses penuntasan konflik di dua parpol tersebut masih bergulir hingga saat ini. (dik)
Pak Esbeye…iritlah berbicara dg nada tendensius..kawatir jika banyak yg tidak suka dan menghujat bpk..