Sandiaga: Ketua RT Dan RW Merasa Keikhlasannya Tak Dihargai

BeritaPrima.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus melakukan komunikasi yang lebih mengakar kepada ketua RT dan RW di Jakarta terkait dengan kebijakan aplikasi Qlue. Supaya tidak perlu terjadi polemik.

“Jadi saya rasa yang harus dilakukan tentunya komunikasi yang lebih baik dan komunikasi yang lebih mengakar kepada ketua RT dan RW di Jakarta,” kata bakal calon gubernur Jakarta, Sandiaga Uno, di Jalan Haji Junib RT 8 RW 07 No 91 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta barat, Minggu (29/5/2016).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, bahwa pekerjaan menjadi ketua RT/RW itu harus dihargai karena mereka melakukannya penuh dengan keikhlasan. Namun, saat ini seakan mereka tidak dihargai karena suatu bentuk paksaan yang memberatkan mereka.

“Benar keikhlasan, tapi sekarang mereka merasa keikhlasannya itu tidak dihargai dengan suatu bentuk keharusan yang memberatkan mereka,” ujar Anggota Dewan Pelindung Asosiasi Pedagang Kaki Lima tersebut.

Sebenarnya, bagi Sandi Uno, tujuan dan maksud Pemprov DKI bagus dan baik. Namun, cara penyampaiannya saja yang memang perlu lebih baik dan manusiawi. “Sebetulnya Pemprov maksudnya juga bagus dan baik tapi mungkin penyampaiannya yang perlu dikemas lebih baik lagi,” ujar Sandi Uno.

Jika terpilih menjadi gubernur, Sandi mengaku akan menyentuh hati para ketua RT/RW untuk menggunakan aplikasi berbasis teknologi. Menurutnya, saat ini sudah keniscayaan dalam mengikuti kemajuan zaman.

“Saya akan ajak dialog agar mereka itu menggunakan aplikasi teknologi karena saat ini sudah keniscayaan tapi kita sentuh hati mereka agar mereka merasa ikhlas,” ujarnya.

Ia pun mendorong peningkatan kesejahteraan terhadap para ketua RT dan RW. “Jadi saya mendorong untuk adanya peningkatan kesejahteraan dari RT dan RW,” ujarnya.

Menurut Sandi Uno, penerapan teknologi tersebut hanya terkendala proses komunikasi yang belum terbangun secara baik antara Pemprov DKI dengan para ketua RT dan RW di Jakarta.

“Saya rasa komunikasi saja yang jadi persoalan hanya kurang lancar antar pengurus RT dan RW dengan Pemprov,” pungkasnya. (feb)