BeritaPrima.com, Jakarta - Pemberhentian Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan. Terlebih, pemberhentian karena Istana tidak lakukan pengecekan jika Arcandra memiliki paspor Amerika dan Indonesia.
Senior Partai Golkar Fahri Idris menyayangkan sikap Istana. Tidak hanya itu, kekecewaan Fahmi bertambah ketika pencopotan Arcandra dilakukan oleh Mensesneg Pratikno, bukan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi.
“Arcandra korban dan dikorbankan. Penjelasan pencopotan kan sekarang disampaikan oleh Sesneg Pratikno, mestinya presiden dong. Bilang saya yang mengangkat beranggapan ada kekeliruan, saya lakukan keputusan memberhentikan dengan hormat, kan gitu mestinya. Jadi masyarakat enggak bingung,” kata Fahmi, Selasa (16/8).
Fahmi menilai, masyarakat saat ini bingung dengan informasi pencopotan Arcandra oleh pemerintah. Menurut dia, di satu sisi Menkum HAM Yasonna Laoly bilang Arcandra masih WNI, karena belum ada SK pencabutan kewarganegaraan. Tapi di sisi lain, Presiden Jokowi memutuskan untuk mencopot Arcandra.
“Penjelasan Sesneg semalam (soal pencopotan) juga kurang jelas, Menkum HAM bilang begitu, lalu ada komentar dari Jenderal Hendropriyono dari Jenderal Luhut Pandjaitan kan masyarakat jadi bertanya-tanya ada apa,” kritik Fahmi.
Fahmi pun meminta agar Jokowi segera memberikan pernyataan pers. Menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dari kisruh ini.
“Kalau tidak presiden memberikan penjelasan akhirnya akan terus begini, banyak yang bertanya-tanya,” pungkasnya. (dik)
BeritaPrima.com Bicara Fakta