Copot Pejabat, Anggota DPRD Minta Ahok Pakai Indikator Penyerapan Anggaran
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
BeritaPrima, Jakarta - Anggota Komisi A DPRD DKI Syarif menyarankan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menggunakan indikator yang lebih pasti dan terukur ketika mencopot para pegawai DKI.
Salah satunya adalah dengan melihat penyerapan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pegawai tersebut.
“Kalau menurut saya ukuran yang pas untuk lihat adalah seberapa besar wali kota bisa menyerap anggaran. Itu saja ukurannya. Dia ada tunggakan engga di BPK. Kalau bersih dari tunggakan berarti dia bagus harus dilanjutkan,” ujar Syarif ketika dihubungi, Rabu (12/8/2015).
Menurut Syarif, alasan pencopotan pejabat DKI selama ini seringkali subjektif. Syarif mengatakan komisinya sempat meminta rincian penilaian kinerja pegawai yang terkena rotasi dan demosi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika.
Hal tersebut untuk mencocokkan apakah alasan pencopotan serta pengangkatan pejabat sudah tepat. “Tapi sampai hari ini belum pernah dikasih ke kita,” ujar Syarif.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI memang kerap pejabat-pejabat dari jabatan. Bahkan pejabat setingkat kepala dinas dan wali kota pun dijadikan staf biasa berdasarkan keputusan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Kasus paling baru adalah mengenai pencopotan Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noer. Syamsudin Noer akan digantikan oleh wakilnya.
Menurut Basuki, Syamsuddin merupakan orang baik yang tidak korupsi. Namun, dia tidak tegas merealisasikan program unggulan di Jakarta Selatan. (feb)
