Dianggap Lemahkan Supremasi Hukum, Jaksa Agung Layak Dicopot

BeritaPrima.com, Jakarta – Pakar hukum pidana asal Universitas Islam Indonesia, Muzakir mengatakan, Jaksa Agung M Prasetyo yang berlatar belakang partai politik dapat melemahkan supremasi hukum. Menurutnya, posisi jaksa agung harus bersih dari berbagai kepentingan, termasuk partai politik.

“Kalau Jaksa diambil dari parpol menurut saya unsur politik masuk didalamnya dan sudah begitu akan menaikkan supremasi politik, hukum dibawah ketiak politik. Hukum kan harus punya supremasinya sendiri,” kata Muzakir, Rabu (20/7/2016).

Selain itu, Muzakir membeberkan secara kinerja, Prasetyo sebagai pimpinan lembaga hukum harus dievaluasi secara kompherensif. Utamanya terkait maraknya jaksa yang tersandung kasus suap belakangan ini.

Muzakir pun menilai, pantas jika Prasetyo masuk dalam daftar pimpinan lembaga tinggi negara yang akan dikocok ulang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya kira begitu (layak di reshuffle), sekarang kinerja kejaksaan menjadi sorotan. Kemudian disamping itu, jaksa terlibat dalam korupsi kasus yang ditangani. Barangkali, kalau ingin menegakan hukum, hukum pada dirinya harus tegak dulu,” tegasnya.

Menurutnya, Jokowi sudah mengambil langkah yang baik dengan mengangkat sosok Tito Kranvian menjadi Kapolri. Namun begitu, penegakan hukum tak cukup dibebankan kepada kepolisian. Justru yang paling menentukan adalah kejaksaan karena menjadi muaranya setiap perkara.

“Kalau penegak hukum, Kapolri baik sekalipun, kalau jaksa kurang bagus, tetap bermasalah (penegakan hukumnya). Karena ujungnya ada di bidang pengadilan, bidang jaksa. Prinsipnya profesionaloisme, kedua independen, independen dalam konteks hukum, tidak terpengaruh kekuasaan manapun,” tutup Muzakir. (dik)