Konsep Kemaritiman Jokowi Dinilai Keliru
Proses pembangunan Pelabuhan Cilamaya. (Foto: BeritaPrima/dok)
BeritaPrima, Jakarta - Kerjasama Indonesia dengan China di sektor kemaritiman mendapat kritikan sejumlah pihak. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih China dalam pembuatan proyek pembangunan 24 pelabuhan.
Direktur Eksekutif Indonesia Maritim Institute (IMI), Y. Paonganan, mengatakan bahwa Indonesia wajib bertransformasi menjadi negara maritim sebagai negara kepulauan. Hal tersebut sesuai esensi dari Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.
“Memang tidak mudah membangun Indonesia menjadi negara maritim yang memiliki konfigurasi geografis yang terdiri atas ribuan pulau. Konektifitas laut merupakan hal yang vital,” kata Paonganan pada Sabtu (25/4/2015).
Menurut Paonganan, palabuhan memiliki infrastruktur yang sangat vital. Jadi, sudah seharusnya semua pelabuhan dikuasai oleh negara.
“Karena pelabuhan adalah infrastruktur yang sangat vital, dimana barang yang keluar dan masuk ke Indonesia melalui pelabuhan. Sudah seharusnya semua pelabuhan dikuasai oleh negara,” tegasnya.
Paonganan juga mengkritik bahwa cara berpikir presiden adalah keliru.
“Inilah cara berfikir keliru seorang Presiden dalam memandang Indonesia sebagai archipelagic state,” sambungnya.
“Ini hanya Jokowi yang tahu, kita anak bangsa wajib mempertanyakannya,” ucapnya.
(Agil Kurniadi)
