Politik Anggaran Jokowi-JK Dinilai Salah Sasaran
Politik anggaran Jokowi-JK dinilai tidak berpihak rakyat kecil.
BeritaPrima, Jakarta - Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) Apung Widadi mengatakan ada indikasi politik anggaran pada pemerintahan Jokowi-JK salah sasaran. Sebab, pada pemerintahan ini, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sumber daya alam ke daerah dipotong.
Presiden Jokowi justru meneken Perpres 39 Tahun 2015 tentang tunjangan uang muka kendaraan bermotor pejabat negara yang naik menjadi Rp 210.890.000,-
“DBH sumber daya alam dari tahun 2013-2014 justru dipotong oleh pemerintahan Jokowi. Pemotongan DBH SDA Migas sebesar Rp 414 miliar, sementara utang DBH SDA kepada Pemda Rp 11,95 triliun,” ujar Apung di Kantornya, Jakarta, Minggu,(5/4).
Apung mengatakan Presiden Jokowi tidak melihat adanya utang kepada pemerintah daerah sebesar Rp 11,95 triliun itu. Dampaknya, kata Apung, ruang gerak fiskal untuk Kabupaten/Kota semakin sempit, sementara pembangunan nasional akan dijalankan oleh pemerintahan pusat melalui kementerian atau lembaga yang ditunjuk.
“Ini kan bertolak belakang dengan otonomi daerah, artinya kembali sentralistik. Jokowi visinya membangun daerah, tapi hasilnya DBH malah dipotong” ujar Apung.
Diketahui, dalam kebijakan belanja APBN-P 2015, ada tambahan alokasi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 20 triliun yang diikuti dengan target penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 15,1 triliun (dari Rp 127,7 triliun di APBN 2015 menjadi Rp 112,6 triliun).
“Kebijakan Jokowi-JK pelit ke daerah, tapi loyal ke pusat melalui kementerian, padahal mereka punya utang di daerah,” sindirnya. (feb)
