Soal Calon Dirjen Pajak, Anggota DPR Kritik Menkeu
BeritaPrima, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengkritik Menteri Keuangan (menkeu) Bambang Brojonegoro perihal kriteria calon Dirjen Pajak yang sempat disampaikan oleh Menkeu Bambang.
“Pemilihan Dirjen Pajak itu boleh-boleh saja dipilih berdasarkan kenyamanan diri pribadi (dari menteri keuangan). Tapi itu semua harus clear dan tidak bermasalah,” kata Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (10/1/2015).
Bendahara Umum Partai Golkar ini menilai dari tujuh calon Dirjen Pajak yang sudah dikantongi namanya oleh Menkeu tentunya haruslah dipilih sosok yang kompeten.
Bahkan Bamsoet juga mengusulkan agar pemilihan calon Dirjen Pajak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksinya.
“KPK tidak boleh membiarkan calon Dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut bisa lolos begitu saja untuk menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara. Ini berbahaya,” terang Bamsoet.
Selain itu, lanjut Bamsoet, Pansel Dirjen Pajak juga harus bersikap terbuka dan menyampaikan kepada masyarakat perihal alasannya meloloskan tujuh calon tersebut.
“Pansel harus terbuka mengapa nama-nama tersebut tidak diloloskan. Pansel harus menjelaskan kriteria penilaiannya ke publik. Termasuk jika ada penilaian dari KPK maupun PPATK,” urainya.
Sementara itu, Peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi dihubungi terpisah juga menyampaikan kritik pedas. Menurut Uchok, Menkeu Bambang harus fair dalam mencari calon Dirjen Pajak, bukan mencari sosok yang nyaman bagi dirinya saja.
“Kalau Menkeu mencari Dirjen Pajak berdasarkan yang nyaman bagi dirinya, yah nggak usah bentuk Pansel,” katanya.
“Kalau cari nyaman tapi tidak tahu tentang perpajakan, ini pasti sangat merugikan pendapatan negara,” demikian Uchok. (feb)
