Fraksi PDIP Tunggu Perintah Mega Terkait HMP Buat Ahok
Guburnur Ahok (depan) dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik (belakang)
BeritaPrima, Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan menegaskan bahwa sikap fraksinya terkait hak menyatakan pendapat (HMP) mengikuti kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Bahkan jika DPP PDI-P menyuruh Fraksi PDIP untuk berbalik mendukung HMP, anggota akan patuh. “Yang pasti fraksi ini kan perpanjangan partai. Partai punya kebijakan masing-masing. Kalau bilang dukung ya dukung,” ujar Pantas di gedung DPRD DKI, Senin (4/5/2015).
Meski demikian, Pantas mengatakan Fraksi PDI-P tidak serta merta hanya mematuhi perintah DPP. Anggota Fraksi PDI-P tetap memberi masukan mengenai situasi politik di DPRD DKI saat ini. Akan tetapi, keputusan kebijakan tetap berada di DPP PDI-P yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan kunci pengguliran hak menyatakan pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama berada di Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sebab, hingga saat ini hanya PDI-P yang belum menentukan sikap untuk menggulirkan HMP.
“Kuncinya ada di Ibu Mega. Mudah-mudahan ada bisikan baik dari beliau untuk mendorong (DPD PDI-P DKI) menggulirkan HMP,” kata Taufik, di sebuah diskusi, di kawasan Tebet Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2015).
Menurut dia, apabila Megawati telah menginstruksikan pengguliran HMP kepada anggota DPD PDI-P DKI dan fraksi PDI-P DPRD, maka DPRD dengan mudah melaksanakan HMP.
(Aditya Sanjaya)
