Gandeng Polisi Tangkap Pengemplang Pajak, Ahok Disoal
BeritaPrima.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mempertanyakan wewenang Polda Metro Jaya dalam menindak pengemplang pajak.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengamankan tiga oknum pegawai Dinas Pajak DKI dan Suku Dinas Pajak Jakarta Barat, kemarin. Tiga oknum petugas pajak ini diduga melakukan penyelewengan dengan memeras wajib pajak hotel di bilangan Ancol, Jakarta Utara.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui, penangkapan ini merupakan kerjasama antara Polda dan Pemprov.
“Jadi kalau pajak itu ada undang-undang sendiri, pengadilannya sendiri. Jadi saya kira harus diikuti aturannya, enggak bisa (sembarangan). Polisi kan nggak bisa sewenang-wenangnya semua ditangkap, enggak bisa,” kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).
Dari upaya penangkapan terhadap para penyeleweng pajak ini, Polda Metro Jaya mendapat insentif dari Pemprov DKI. Ahok menyebut, Polda mendapat insentif sekira 10 persen dari total penerimaan pajak.
“Saya enggak tahu, dari total masuk apa 10 persen atau berapa saya enggak tahu. Enggak berdasarkan kasus, jadi total insentif pajak yang masuk, berapa persen boleh digunakan untuk insentif. Itu 10 persen bisa digunakan polisi,” kata Ahok.
Menurut Taufik, pemberian insentif ini juga tidak bisa dibenarkan. “Orang bukan tugasnya polisi, dikasih polisi,” ujar Taufik.
Politisi Gerindra ini berpendapat, pelibatan polisi dalam penindakan pajak, rawan penyalahgunaan wewenang. Ia menyarankan Ahok untuk mengkaji, apakah polisi dibenarkan mengurusi penyelewengan pajak dan diberi insentif oleh Pemprov.
“Kalau ada permainan (dari pegawai pajak) yang mainnya dong disikat. Bukan artinya nyuruh polisi nangkep-nangkepin. Kewenangannya polisi nanti malah disalahkan. Itu dicek dulu, enggak ada kewenangannya,” tukas dia. (feb)
