Bambang Widjojanto: Plt Pimpinan KPK Harus Dikontrol
Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (tengah) Zulkarnaen (kedua kiri), Adnan Pandu Praja (keempat kiri), Abraham Samad (Belakang), dan menemui pendukung KPK yang terdiri dari alumni dan mahasiswa dari berbagai universitas di halaman gedung KPK, Rabu (18/2). Sejumlah universitas antara lain UI, IPB, ITB, UNPAD mendukung KPK dan menolak Pelemahan dan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Beritaprima.com/Sonny Eko K/BP/2015.
BeritaPrima, Jakarta - Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto optimistis terhadap kinerja tiga pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK. Namun ketiga Plt yakni Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi harus memastikan tidak mempunyai konflik kepentingan terkait posisinya saat ini.
“Optimisme harus tetap dihidupkan, tapi jangan memberi cek kosong. Optimisme harus disertai dengan terus menerus melakukan kontrol, menjaga, terus menerus mengawasi proses itu,” kata Bambang usai mengikuti aksi cat pos polisi di Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Jakpus, Minggu (22/2/2015).
Menurut Bambang komposisi pimpinan KPK dengan pejabat lama yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain memang ideal. Tapi dia menegaskan tak boleh ada benturan kepentingan dari para Plt pimpinan.
“Karena saya punya pengalaman menjadi lawyer, diperlakukan terus menerus di-bully. Saya tidak mau pimpinan-pimpinan KPK itu tiba-tiba di-bully. Makanya mereka harus menjelaskan potensi conflict of interestnya,” imbuh dia.
Bambang melanjutkan, tugas yang harus dikerjakan Plt adalah memastikan sinergitas antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain.
“Poin ketiga, segera tampil ke masyarakat dengan program-progam strategis yang bisa mewujudkan sinergitas di antara lembaga penegak hukum,” ujarnya.
Kinerja KPK juga harus digenjot dengan cara menangani perkara secara transparan. “Semuanya harus akuntabel, transparan,” sebutnya.
Kritikan terhadap Ruki sebelumnya diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho. Ruki yang merupakan purnawirawan polisi memang melepas jabatan di bisnisnya termasuk posisi komisaris Utama Bank Jawa Barat-Banten (BJB).
Tapi ICW meminta agar Ruki memastikan tidak ada konflik kepentingan dengan posisi-posisi sebelumnya. “Ruki pernah jadi polisi, komisaris BJB. Kasus yang berkaitan dengan polisi, selain BG ada Simulator SIM. Orang akan curigai, mereka masuk menyelamatkan kasus, bukan menyelamatkan KPK,” ujar Emerson dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).
(dik)
