Tag "#RevisiUUKPK"

Back to homepage
Korupsi

Ruki: Silakan Revisi UU, Tapi Jangan Lemahkan KPK

BeritaPrima, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dijadikan program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2015. Persetujuan DPR ini, dilakukan ditengah-tengah

Korupsi

Ini Sikap Prabowo Terkait Wacana Revisi UU KPK

BeritaPrima, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, partainya masih mempelajari draf revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang saat ini kembali ramai diperdebatkan. “Kita sedang

Korupsi

Makna Penolakan Jokowi Terhadap Revisi UU KPK

BeritaPrima, Jakarta - Pengamat sosial dan politik Budi Santoso, mengatakan bahwa revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) adalah sesuatu yang lumrah. Menurutnya, suatu konstitusi, atau norma dibuat untuk penataan

Korupsi

Revisi UU Ditolak Pemerintah, Ini Tangapan Pimpinan KPK

BeritaPrima, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi langkah pemerintah yang menolak untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. “KPK mengapresiasi itu, karena kita tahu bahwa

Korupsi

Tolak Revisi UU, Istana: Akan Memperlemah KPK

BeritaPrima, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh DPR. Sebab, menurut istana, revisi UU KPK ini justru akan memperlemah lembaga

Korupsi

Ruki Akhirnya Berubah Pikiran Soal Kewenangan SP3 KPK

BeritaPrima, Jakarta - Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiquerachman Ruki, berubah pikiran soal revisi UU KPK setelah ikut rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri-menterinya di Kantor

Korupsi

ICW: Upaya Memperlemah KPK Justru Datang Dari Internal

BeritaPrima, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menilai ungkapan Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki tentang kewenangan KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian