Tim Independen Akan Cegah Kriminalisasi Baru di KPK & Polri
BeritaPrima, Jakarta - Wakil Ketua Tim Independen, Jimly Ashiddiqie menegaskan tim ini tidak akan mengintervensi proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Baik proses hukum Komjen Pol Budi Gunawan yang saat ini ditangani KPK maupun proses hukum Bambang Widjojanto yang berjalan di kepolisian.
Namun, kata dia, tim independen ini akan mencegah kembali terjadinya kriminalisasi di KPK maupun di Polri.
“Untuk hal-hal yang baru kan bisa dicegah. Jadi jangan melebar supaya ini ada cooling down. Yang sudah ya sudah, dijalankan saja secara transparan prosesnya. Tapi yang baru-baru ya stop lah,” kata Jimly di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
Sebab, menurut Jimly, kasus di KPK dan Polri ini sudah dipolitisir terlalu jauh. “Ini kan supaya jangan dipolitisasi terlalu jauh,” kata dia.
Kemudian, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar kasus ini transparan dan etika hukum tetap dijalankan.
“Itu (proses hukum) silakan kita hormati, asal dilakukan secara transparan supaya akal sehat moralitas publik ikut mengawal proses penegakan hukum yang berkeadilan. Yang benar dan jujur, termasuk penegakan etika,” ujar Jimly.
Sejauh ini, kata Jimly, tim independen dan Presiden Joko Widodo belum membicarakan soal mundurnya pimpinan KPK Bambang Widjojanto maupun desakan mundur kepada Komjen Pol Budi Gunawan.
“Ndak, belum sampai ke situ, kita harus mendengar dulu,” kata Jimly.
Menurut Jimly pihaknya saat ini hanya akan fokus pada mencari fakta soal konflik KPK dan Polri.
“Sebagai tim resmi kan saya sama dengan teman-teman bersembilan untuk berkunjung ke kanan dan ke kiri dalam rangka membuka telinga, mendengar semua pihak,” ujar dia.
Sebelumnya, Jimly menegaskan Tim Independen tidak akan mengintervensi proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Baik proses hukum Komjen Pol Budi Gunawan yang saat ini tengah ditangani KPK, maupun proses hukum Bambang Widjojanto yang berjalan di kepolisian.
Namun, kata dia, Tim Independen ini akan mencegah kembali terjadinya kriminalisasi di KPK maupun Polri. (dik)
