Ia menilai, penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum tidak menggugurkan pencalonan.
Sebab, kata dia, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, seseorang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah ketika pernah dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun dan sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.
“Nah, artinya ketika bicara soal isu pembelian lahan RS Sumber Waras, reklamasi Teluk Jakarta, show must go on. Kemudian itu memengaruhi proses elektabilitas, itu soal lain,” kata Putu.
Hanya saja, pasangan calon akan langsung diganti oleh calon lainnya jika kasusnya berkekuatan hukum tetap sebelum pelantikan.
Terkait verifikasi, Putu menjelaskan, dukungan 1 juta fotokopi KTP untuk Ahok-Heru harus benar-benar dikawal mulai dari level paling bawah.
“Jika kita tidak mengawal, kita tidak bisa mengontrol PPS (panitia pemungutan suara) kita di situ, apakah benar-benar bekerja dengan baik atau tidak,” kata Putu.
BeritaPrima.com Bicara Fakta