BeritaPrima.com Bicara Fakta
BeritaPrima.com, Jakarta - Ketua Panitia Simposium “Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengaku pihaknya ingin berdiskusi bersama dengan panitia penyelenggara Simposium Tragedi 1965.
“Makanya waktu panitia Simposium Arya Duta mau menyerahkan rekomendasinya ke pemerintah, kami minta mereka untuk tahan dulu, biar diserahkannya bersama dengan kami, setelah itu berdiskusi bersama dengan kami dan pemerintah,” kata Kiki saat diwawancarai di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).
Dia mengatakan tidak baik jika rekomendasi diserahkan secara terpisah karena informasi yang diterima pemerintah nantinya tidak utuh.
“Itu juga yang akan kami usulkan ke pemerintah, mari pemerintah bersama kedua pihak duduk bersama dan berdiskusi bersama, karena kedua pihak sama-sama punya hak untuk menyampaikan pendapat,” tutur dia.
Kiki menambahkan bukan hanya para korban di tahun 1965 saja yang memiliki hak untuk bicara. Menurut dia, masyarakat sipil yang menjadi korban pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 juga punya hak yang sama.
Sebelumnya, Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana mengatakan, diperlukan obyektivitas dan keterbukaan untuk meluruskan sejarah.
“Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang,” ujar dia.
Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965. Namun, juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 1948.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pun mengatakan simposium yang digagas para purnawirawan TNI menyikapi simposium 1965 bukanlah sebuah upaya tandingan.
“Enggak ada masalah. Biar makin banyak masukan biar selesai semuanya masalah HAM. Enggak ada tandingan-tandingan. Bagus-bagus saja biar tambah baik,” ujar Luhut usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) di JIExpo, Jakarta, Minggu (29/5/2016). (feb)