Politisi PKS Anggap Presiden Jokowi Blunder
BeritaPrima, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memutuskan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.Keputusan Jokowi tersebut dinilai blunder.
“Ini keputusan blunder. Menambah ketidakpastian hukum dengan tidak dilantiknya Budi Gunawan,” ungkap Anggota DPR Komisi III dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, saat acara diskusi di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (18/1/2015).
Nasir mengatakan, Jokowi seharusnya tidak menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Jadi presiden keluarkan Keppres lantik Budi, kemudian dalam dua atau tiga hari berhentikan dulu Budi Gunawan, karena kondisi mendesak (status tersangka BG) dan baru dia menunjuk Plt (pelaksana tugas) Kapolri, bukan seperti sekarang,” jelasnya.
Politikus PKS ini mengungkapkan, langkah Jokowi menunjuk Plt Kapolri justru terlihat lucu, karena dasar hukumnya tidak kuat. “Kalau lihat UU Kepolisian, Kapolri itu diganti kalau pensiun atau mengundurkan diri. Itu kriteria ga ada di Sutarman,” ujarnya.
Menurut Nasir seseorang yang ditetapkan tersangka belum tentu dia bersalah. “Dibutuhkan keberanian luar biasa, menunda-nunda ini menjadi blunder. Saya dengar-dengar Jokowi lagi mencari formula untuk lantik Budi Gunawan,” pungkasnya. (dik)
