Ahok Berbagi Password e-Budgeting Dengan Ketua DPRD
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. (Foto: BeritaPrima/ Sonny Eko Kustiawan)
BeritaPrima, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjamin keamanan e-budgeting Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Dia berjanji seusai diberikan password oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Jadi kalau anggota DPRD yang nakal atau Ketua Tim Anggaran yang nakal, ada ID yang saya pegang. Pak Gubernur tinggal bilang ke saya, saya tinggal nyari. Mereka juga enggak akan saya kasih masuk karena ini sifatnya transparan,” kata Pras yang didampingi anggota Banggar DPRD DKI Syahrial, di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).
Password e-budgeting yang diberikan Ahok kepada Pras untuk mengunci anggaran yang dirasa tidak masuk akal. Basuki ingin mengembalikan fungsi pengawasan kinerja SKPD oleh DPRD yang selama ini hilang. Hanya saja, mereka tidak bisa menginput anggaran, hanya bisa mengunci anggaran di e-budgeting.
Ahok yang berdiri di samping Pras pun menjelaskan, saat DKI belum menerapkan sistem e-budgeting, DPRD dan DKI sama-sama tidak mampu mengawasi puluhan ribu mata anggaran yang ada. Oleh karena itu, Ahok memberi password kepada Pras untuk memudahkan pengawasan serta penguncian anggaran.
“Kayak nangkep maling, ditangkap terus dikunci. Dulu kan nangkep maling terus dilepas. Enggak apa-apa, (SKPD dan DPRD) ‘main’ saja, tapi nanti ditangkap, anggarannya dikunci dan digembok. Itu enaknya e-budgeting,” kata Ahok.
Dalam e-budgeting itu juga akan ketahuan pihak mana yang mengunci anggaran dan jam berapa anggaran itu dikunci. Jadi, seluruh pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka. Password e-budgeting baru dapat dipergunakan Pras seusai DKI mengembalikan dokumen RAPBD 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tunggu ini terisi, kami mau serahkan ke Kemendagri. Begitu mau dipakai, password-nya kami kasih,” kata Ahok.
Komunikasi Dengan Ahok
Sementara itu Prasetio yang sebelumnya sempat berseteru dengan Ahok itu, kini mengklaim komunikasi antar lembaga sudah terjalin baik.
“Tadi setelah ditanya media, saya datang ke sini, ternyata komunikasinya (dengan Basuki) sudah bagus,” kata Pras.
Sebelum menggunakan e-budgeting, lanjut dia, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dan DPRD DKI saling menuding satu sama lain. Tidak dapat diketahui pihak mana yang menggelembungkan anggaran maupun menyisipkan anggaran.
Hal itu pula, kata Pras, yang terjadi beberapa pekan terakhir ini. DKI, terutama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan anggota DPRD saling melempar tudingan.
“Di sinilah mungkin komunikasi saya dengan Pak Gubernur kurang baik. Tapi sekarang saya diberi satu kesempatan oleh Gubernur dan ayo saling mengawasi anggaran untuk kepentingan masyarakat,” kata Pras yang didampingi oleh anggota Banggar, Syahrial, saat menyambangi ruang kerja Basuki.
“Yang penting anggaran itu sampai ke bawah dan punya masyarakat. Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas tetap berjalan,” kata Pras.
Sebelumnya, Basuki memberi password e-budgeting kepada Pras. Kata kunci itu untuk mengunci anggaran yang dirasa tidak masuk akal. Basuki ingin mengembalikan fungsi pengawasan kinerja SKPD oleh DPRD yang selama ini hilang. Hanya saja, mereka tidak bisa menginput anggaran, hanya bisa mengunci anggaran di e-budgeting.
(feb)
