Anggaran Operasional Wali Kota Rp 21,1 M, Ini Komentar Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
BeritaPrima, Jakarta - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara terkait kritik yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) kepadanya mengenai anggaran wali kota yang mencapai Rp 21,1 miliar.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, anggaran tersebut diberikan Pemprov DKI untuk membiayai operasional para wali kota agar tidak lagi memberikan jasa kepada pihak swasta dalam menjalankan roda pemerintahannya.
“Swasta kan pakai tender dan pekerjanya outsourcing dan itu gajinya di bawah UMP (upah minimum provinsi). Kita enggak mau ada seperti itu,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Selanjutnya, sambung Ahok, setelah digelontorkannya anggaran tersebut, dirinya menginginkan seluruh pekerja harian lepas (PHL), baik di bidang keamanan maupun lainnya, harus segera dikontrak agar mendapat upah sesuai UMP.
“Kita enggak mau petugas keamanan dan para PHL kebersihan dipakai lagi dari swasta,” bebernya.
Suami dari Veronica Tan itu pun menuturkan, dana operasional yang diberikan sebesar Rp3 miliar termasuk minim. Sebab, selain untuk memberi gaji bagi para PHL, juga masuk di anggaran alat tulis dan kelengkapan lainnya.
“Uang Rp3 miliar itu kecil untuk satu wali kota, karena itu uang operasional dan bukan uang kantong wali kota. Itu buat biaya lainnya, seperti gaji PHL setiap bulannya untuk kelurahan karena kita enggak mau pakai swasta,” imbuhnya.
Ahok memastikan untuk biaya wali kota lainnya akan diberikan dengan mengalihkan biaya operasional dirinya senilai Rp50 juta.
“Untuk kawinan dan segala macam uang lainnya itu dipakai uang saya sebesar Rp50 juta. Saya kasih, dan itu lain dari biaya operasional yang Rp3 miliar itu,” tandasnya.
(feb)
