Soal Bandara Halim, Menteri Jonan Sarankan Moeldoko Ketemu Rini Soemarno
Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyarankan Panglima TNI Jenderal Moeldoko langsung menghadap Menteri BUMN Rini Soemarno.
BeritaPrima, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyarankan Panglima TNI Jenderal Moeldoko langsung menghadap Menteri BUMN Rini Soemarno terkait keinginannya mengevaluasi pemanfaatan Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma sebagai bandara komersial.
Jonan beralasan, Kemenhub tidak memiliki wewenang dalam menentukan pemanfaatan bandara yang saat ini dikelola secara bersama oleh TNI AU dan operator bandara pelat merah PT Angkasa Pura (AP) II itu.
“Bandara Halim itu kan enclave sipilnya TNI AU yang mengelola PT Angkasa Pura II. Jadi saya pikir sebaiknya Menteri BUMN (Rini Soemarno) dan Panglima TNI (Moeldoko) yang bicara soal itu,” tutur Jonan ketika ditemui usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Gedung DPR, Rabu (10/6).
Sebagai informasi, sejak 10 Januari 2014 sebagian lahan Lanud Halim Perdanakusuma dioperasikan menjadi bandara komersial sementara. Kebijakan tersebut diambil pemerintah menyusul meningkatnya kepadatan lalu lintas udara Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banteng.
Menurut Jonan, ranah kewenangan Kemenhub hanya terbatas pada hal-hal teknis, seperti menjamin keselamatan dan keamanan bandara.
“Kami (Kemenhub) kan dari segi teknis aja, keselamatan, keamanan bandara dan lain sebagainya. Jadi biar Menteri BUMN (Rini Soemarno) saja yang bicara dengan Panglima TNI (Moeldoko),” ujarnya.
Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Suprasetyo menilai jika Lanud Halim Perdanakusuma tidak lagi melayani penerbangan komersial dampaknya tidak akan terlalu besar bagi pelayanan angkutan udara dari dan ke Ibu Kota. Alasannya, maskapai niaga berjadwal yang beroperasi di Bandara Halim tidak terlalu banyak sehingga penerbangannya dapat dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta.
Beberapa maskapai penerbangan yang beroperasi di Halim Perdanakusuma yakni Citilink, Pelita Air Service, Transnusa, Batik Air, dan Susi Air.
“Slotnya di Bandara Soekarno-Hatta kan belum semuanya terpenuhi. Dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi itu masih kosong. Kosong artinya belum maksimal. Nanti bisa diratakan lagi ke malam jadwal-jadwal penerbangannya,” ujar Suprasetyo.
Selain itu, lanjut Suprasetyo, jika penerbangan komersial Bandara Halim Perdanakusuma dialihkan, maka kapasitas Bandara Soekarno Hatta harus ditingkatkan baik untuk kapasitas penumpang maupun pesawat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur.
“Perlu bangun runway (landasan pacu) ke-3 (Bandara Soekarno-Hatta), itu kan infrastrukturnya di bangun. Kapasitas runway (Bandara Soekarno-Hatta) juga ditingkatkan. Untuk terminal kan sudah nambah, ini sedang dibangun Terminal III Ultimate kan?” ujarnya.
Pembangunan runway III bandara Soekarno-Hatta sendiri direncanakan dimulai tahun depan dan diperkirakan rampung pada 2017. Adapun kapasitas runway bandara internasional tersebut ditargetkan dapat mencapai 86 pergerakan per jam pada akhir tahun dari kapasitasnya saat ini, 72 pergerakan pesawat per jam.
Sementara itu sebelumnya Moeldoko mengeluhkan komersialisasi Halim Perdanakusuma karena mengganggu TNI AU. “Apalagi kami semakin banyak mendatangkan pesawat,” kata Moeldoko usai memimpin upacara pembukaan Latihan Penanggulan Antiteror oleh pasukan khusus TNI di Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (9/6/2015).
Moeldoko menuturkan, pemanfaatan kembali Lanud Halim Perdanakusuma sebagai bandara komersial pada tahun 2014 lalu merupakan upaya optimalisasi aset negara. Meski demikian, ia menilai hal tersebut perlu dievaluasi lagi.
Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna mengatakan, institusinya akan mendahulukan kepentingan pertahanan dibandingkan aspek komersial Lanud Halim Perdanakusuma.
“Kalau sudah ada pertahanan udara, sudah men-deploy pesawat tempur di situ, pesawat sipil harus mendahulukan itu. Prioritas utama jelas untuk operasi pertahanan udara,” kata Agus setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR.
Hal berbeda diutarakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy. Bekas Kepala Staf Angkatan Laut itu berkata, tidak pernah terjadi masalah apapun sejak Lanud Halim Perdanakusuma kembali dioperasikan sebagai bandar udara komersial.
“Itu kan sudah dibicarakan antara TNI AU dengan Kementerian Perhubungan, nyatanya sudah tidak ada masalah,” kata Tedjo.
Dalam waktu dekat, menurut Tedjo, pemerintah belum akan melakukan evaluasi terkait persoalan ini. “Tidak terlalu penting untuk dibicarakan saat ini, tapi tidak tahu nanti ke depannya,” ucapnya.
Sejak 10 Januari 2014, sebagian lahan Lanud Halim Perdanakusuma dioperasikan menjadi bandara komersial sementara. Kebijakan ini diambil pemerintah menyusul padatnya lalu lintas udara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
Ada beberapa maskapai penerbangan yang beroperasi di Halim Perdanakusuma yakni Citilink, Pelita Air Service, Transnusa, Batik Air, dan Susi Air. Selain itu juga ada perusahaan ekspedisi, Gading Sari, yang menjalankan bisnis kargo di tempat itu. (feb)
