Ingin Penjarakan Ahok, Lulung Bersama 50 Anggota DPRD Ke KPK
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Wakil Ketua DPRD H Abraham Lunggana (Lulung).
BeritaPrima.com, Jakarta - Sebanyak 50 anggota DPRD DKI akan menyampaikan indikasi korupsi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014 menemukan banyak indikasi penyelewengan anggaran.
Indikasi itu menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI yang dipimpin Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan penggunaan anggaran 2014.
“Kami akan mendiskusikan itu juga,” ujar Prabowo saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu, 17 Februari 2016.
Prabowo mengatakan, KPK adalah lembaga independen yang dalam melakukan penyelidikan tidak bisa diintervensi.
Meski demikian, karena DPRD DKI adalah lembaga pengawas Pemerintah Provinsi DKI, maka DPRD wajib mengingatkan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Provinsi DKI, untuk menuntaskan penyelidikan yang tengah berlangsung.
Prabowo mengatakan, DPRD DKI juga akan mengingatkan KPK untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan APBD DKI tahun 2016. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada tahun mendatang membuat APBD tahun ini menjadi rawan disalahgunakan.
“Nanti kami juga akan mendiskusikan tentang penggunaan APBD 2016,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan anggota DPRD DKI yang akan mengunjungi KPK tidak hanya berasal dari fraksinya atau fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perwakilan dari sembilan fraksi DPRD akan turut serta. Bahkan, kelima pimpinan dewan akan memimpin rombongan anggota DPRD ke kantor KPK.
“Semua fraksi ikut tanpa terkecuali,” ujar Prabowo.
Seperti diketahui, 50 anggota DPRD DKI direncanakan mengunjungi kantor KPK pada nanti siang. Mereka akan mendesak KPK menuntaskan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PPP Abraham ‘Lulung’ Lunggana mengatakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menuntaskan audit investigasi terhadap dugaan korupsi. KPK, kata Lulung, seharusnya segera menyematkan status tersangka kepada Ahok.
Lulung yakin Ahok merupakan otak di balik kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan daerah sebesar Rp191,334 miliar.
“Saya ingin dia (Ahok) cepat-cepat ditahan. Orang sudah cukup buktinya,” ujar Lulung, Selasa, 16 Februari 2016. (feb)
