Ada Kekuatan di Luar Jokowi di Balik Putusan Menkumham Terkait Golkar
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung (kanan) dan Wakil Ketua Umum Nurdin Halis (kiri). (Foto:BeritaPrima/dok)
BeritaPrima, Jakarta - Kisruh Partai Golkar yang kian panas setelah keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memenangkan kubu Agung Laksono, dituding banyak pihak sebagai bagian dari intervensi pemerintah di tengah konflik parpol.
Psikolog politik dari Universitas Indonesia (UI) Dewi Haroen menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum tentu setuju dengan keputusan tersebut. Sebab, ada kekuatan di balik mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang ikut bermain dalam keputusan tersebut.
“Justru saya enggak yakin Pak Jokowi setuju, banyak pihak yang bermain dengan ini karena Pak Jokowi bukan ketua partai,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Menurut Dewi, tak ada lagi kekhawatiran dari Jokowi tentang dukungan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen setelah para pentolan partai seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan dukungannya ke pemerintahan saat ini.
“Ada yang bermain seolah-olah Pak Jokowi tidak mendapat dukungan dari KMP, padahal sebetulnya Jokowi tidak berkepentingan langsung dan tidak ada keuntungan langung Jokowi karena mereka (KMP) dukung Jokowi,” tegasnya.
Hanya saja, penulis buku berjudul Personal Branding itu menyayangkan karena Jokowi tidak bisa mengendalikan para menterinya di Kabinet Kerja secara maksimal.
“Malah lucu kondisi ini, membuat politik bergolak dan ini menunjukkan Jokowi tidak bisa mengendalikan menterinya,” simpulnya.
(dik)
