BeritaPrima.com Bicara Fakta
Menurut Yayat, jumlah sampah yang banyak memaksa Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Meski saat ini Jakarta kembali mengambil alih pengolahan sampah, sejumlah masalah lama harus dapat diselesaikan, terutama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Apakah soal kompensasi atau hibah akibat dampak dari pengiriman sampah.
Selain itu, harus ada program yang jelas, terkait wilayah terdampak di Bantar Gebang. Dari mulai limbah, penyediaan balai kesehatan, kesempatan kerja, hingga dana CSR.
“Semua berbasis anggaran yang dimiliki DKI (bila swakelola). Apakah sudah ada MoU yang baru, dengan Bekasi. Dulu saat PT GTJ kelola, Bekasi dapat 20 persen,” katanya.
Meski saat ini kondisinya sangat darurat, tapi DKI harus segera berbenah diri. Pemilihan teknologi pengolahan sampah juga harus sesuai dengan kebutuhan. Sampah yang mencapai 7.000 ton per hari akan jelas dapat menghasilkan apa saja bila diolah.
“Di balik sampah ada berkah. Di Surabaya banyak contoh bagus,” kata Yayat.
Menurut Yayat, dari pemberian Kartu Jakarta Sehat (KJS) DKI juga dapat menuntut warganya untuk dapat hidup sehat. Setiap penerima KJS harusnya memiliki tempat sampah dan dapat memilah sampah rumah tangga mereka.
Tapi saat ini, KJS justru tidak mengubah perilaku sehat warga Jakarta. Warga yang selama ini dibantu dengan kartu sehat, tapi sifatnya tidak sehat. Sampah harusnya sudah bisa menjadi badan usaha kelurahan. Teknologi tidak akan efektif bila warga Jakarta tidak peduli dengan sampah mereka.
“Sampah jangan dianggap sampah, kecuali warga malas dan jadi sampah masyarakat. Sampah jangan jadi musuh, tapi untuk peningkatan kesejahteraan,” katanya.