KASBI Tuduh Kebijakan Ekonomi Jokowi Pro Pasar
Ketua Umum KASBI Nining Elitos
BeritaPrima, Jakarta - Kebijakan ekonomi jokowi dinilai lebih pro ke pasar dibanding kepentingan rakyat. Hal ini diakui oleh Ketua KASBI, Nining Elitos, dalam wawancara di sekretariat KASBI, Cipinang, Jakarta Timur.
“Kami merasa bahwa dampak dari kebijakan setengah tahun ini memiliki dampak negatif pada kaum buruh. Kemudian, dampak dari kenaikan BBM ini adalah ada dampak dari kebijakan ekonomi yang tidak mampu dalam pengendalian harga,” tegas Nining pada Selasa (28/4/2015).
Nining juga mengungkap bahwa jika negara tidak mampu mengambil alih dalam pengendalian harga, hal tersebut akan membahayakan masyarakat, terutama para buruh.
“Kalau pengendalian harga tidak mampu diambil alih oleh negara, ini akan lebih berbahaya, akan lebih liberal. Artinya lebih mementingkan kepentingan pasar, siapa yang punya modal itulah yang mampu untuk menentukan kebijakan itu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa KASBI menginginkan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat. “Kita tidak menginginkan bahwa hari ini pemerintah lebih mementingkan kepentingan pasar, tapi adalah mengabdi pada kepentingan rakyat,” imbuh Nining.
Terkait investasi asing, Nining menoleransi hal tersebut. Hanya saja, kebijakan tersebut harus tetap diakomodir pemerintah untuk melindungi rakyat dengan impelemntasi yang konkret.
“Kita tidak alergi penarikan investasi (asing) masuk ke Indonesia. Monggo, sah-sah saja. Tapi pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ketika membuat kebijakan yang melindungi rakyat, harus ada implementasi, pengawasan, penegakan hukunya terhadap rakyat. tapi kalau itu tidak dilakukan, tidak akan ada perubahan,” pungkas Nining dengan lugas dan tegas.
(Agil Kurniadi)
