Soal KPK vs Polri, KIH Ngotot Minta Jokowi Tunggu Proses Praperadilan BG
BeritaPrima, Jakarta - Para petinggi partai angota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ngotot agar Presiden Jokowi menunggu proses praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan (BG). Sikap KIH ini disampaikan dalam pertemuan para elit partai pemerintah ini bertemu Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara, Selasa (3/2/2015).
“Yang pasti kita harapkan dalam kasus peristiwa hukum sekarang ini, tidak boleh melemahkan institusi. Yang bermasalah di KPK orangnya, bukan lembaga KPK. Masalah pada orangnya bukan institusi,” kata Sekjen NasDem Patrice Rio Capella saat dihubungi, Rabu (4/2/2015).
Rombongan KIH berisi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Hanura Wiranto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PKPI Sutiyoso, dan Ketum PPP Romahurmuziy. Ketum NasDem Surya Paloh tak hadir, diwakili oleh Rio Capella.
“Kita jelaskan sebaiknya proses hukum harus sama-sama dihormati,” ujar Rio menyampaikan saran KIH ke Jokowi.
Untuk pelantikan Komjen Budi, Rio mengatakan KIH menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi. Namun KIH meminta keputusan itu diambil setelah praperadilan Komjen Budi selesai.
“Tentu menunggu proses praperadilan selesai, di samping kemudian silakan sementara semua berjalan sebagaimana seyogyanya,” ujar Rio.
Hal senada disampaikan Ketum PKPI, Sutiyoso. “Intinya kita menyarankan untuk mengambil langkah sesuai prosedur hukum dan konstitusi yang ada. Hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah. Status tersangka tidak bisa divonis , apalagi yang bersangkutan mengajukan praperadilan,” kata Sutiyoso saat dihubungi Rabu (4/2/2015).
Bang Yos menjelaskan saran kepada Jokowi wajar diberikan parpol pendukung. Sebab Jokowi juga sudah mengantongi banyak masukan, di antaranya dari Tim Independen dan Dewan Pertimbangan Presiden.
“Presiden tidak dibatas 20 hari untuk melantik. Kalau Presiden menunggu praperadilan, itu tidak melanggar konstitusi,” sambungnya.
Putusan praperadilan, tegas Bang Yos, jadi tolok ukur keputusan Jokowi. Apapun keputusan Jokowi nantinya, Bang Yos menyebut KIH akan tetap loyal. “Masukan wajar tapi keputusan tetap pada presiden dan kita akan loyal,” imbuhnya.
Seperti diketahui saat ini KPK dan Polri sedang berkonflik menyusul penetapan Komjen Budi jadi tersangka kasus dugaan suap. Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto jadi tersangka. Bahkan Bareskrim sempat menangkap Bambang. (Didik Supriyatno)
